Visi-Misi

 

VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

TAHUN 2018-2023

VISI :

MEWUJUDKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL MAKMUR DAN MANDIRI

 

MISI :

Adapun Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah

  1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih partisipatif, inovatif dan bermatabat;
  2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
  3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
  5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
  6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas inrfastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
  8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

  Kedelapan Misi tersebut dikenal dengan Hasta Krida

 Selanjutnya berdasar Visi, misi tersebut, dalam RPJMD 2018-2023 telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Program. Sesuai Tugas dan fungsi maka Badan Keuuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas mengarah pada Misi 1 yaitu : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat, sedangkan Tujuan dari Misi tersebut yang terkait dengan BKAD adalah Tujuan ke-2 yaitu Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berisi 5 program yaitu :

  1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah
  3. Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran
  4. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
  5. Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah 

 

 

+